Upaya Menembus Blokade Ekonomi Belanda

Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk menembus blokade ekonomi musuh dengan cara mematahkan isolasi ekonomi. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia menempuh usaha-usaha berikut :

a. Bidang Politik

Pemerintah Republik Indonesia bersedia membantu India yang sedang ditimpa kelaparan dengan mengirim 500.000 ton beras. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.

Usaha pemerintah Indonesia dalam bidang politik ini, ternyata memberikan hasil yang baik. India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik (hubungan antara negara-negara) di forum-forum interasional.

b. Bidang Ekonomi

Pemerintah mengadakan hubungan dagang dengan pihak luar negeri. Usaha itu dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation). BTC berhasil mengadakan kontak dengan pengusaha swasta Amerika Serikat (Isbrantsen Inc.). Dalam transaksi pertama, Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia, seperti gula, teh, karet dan lain-lain.

Kapal yang pertama masuk ke wilayah Indonesia menuju pelabuhan Cirebon bernama Martin Behrman yang mengangkut barang-barang pesanan BTC dan juga akan memuat barang-barang ekspor Indonesia. Tetapi kapal itu dicegat oleh angkatan laut Belanda dan diarak ke pelabuhan Tanjung Priuk. Barang-barang muatannya disita.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk dapat menembusnya melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaysia. Usa ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor.

Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintahan daerah penghasil barang-barang ekspor. Sejak tahun 1947, Indonesia membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia office (Indoff).

Secara resmi Indoff memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Akan tetapi, secara rahasia Indoff mengendalikan penembusan blokade Belanda dan usaha perdagangan barter.

Selain Indoff, Kementerian Pertahanan juga membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Tugas pokok badan ini adalah untuk membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta usaha untuk memasukkannya ke Indonesia.

Konferensi Ekonomi

Pada bulan Februari 1946, pemerintah Indonesia memprakarsai usaha-usaha untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendesak. Prakarsa itu diwujudkan dalam pengadaan konferensi ekonomi yang dihadiri para cendekiawan, gubernur, serta pejabat-pejabat yang secara langsung terkait dan bertanggung jawab langsung dalam masalah ekonomi di Pulau Jawa.

Tujuan konferensi ekonomi adalah mencari kesepakatan untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang sangat mendesak yang dihadapi oleh pemerintah.

Masalah-masalah itu adalah sebagai berikut :

- Masalah produksi dan distribusi bahan makanan.

- Masalah sandang.

- Status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Konferensi ekonomi kedua diselenggarakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan dengan konferensi yang pertama. Acara yang dibahas menyangkut program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi (penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat) tenaga manusia.

Dalam konferensi ini, wakil presiden Republik Indonesia, Moh. Hatta menyarankan agar dilakukan rehabilitasi (pemulihan) pabrik-pabrik gula. Gula merupakan bahan ekspor yang penting. Pengusahaannya harus dikuasai oleh negara, sehingga hasil ekspor dapat dibelikan atau ditukarkan dengan barang-barang yang dibutuhkan Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Gani dibentuk Badan Perancang Ekonomi (Planning Board). Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi selama jangka waktu 2 – 3 tahun. Perencanaannya itu adalah untuk mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara).

Sesudah sidang Badan Perancang Ekonomi, Menteri Gani menyampaikan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana yang dikemukakan sebagai langkah pertama adalah sebagai berikut :

- Semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara. Hal ini baru terlaksanan pada tahun 1957.

- Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.

- Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Republik Indonesia.

- Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda.

Untuk membiayai Rencana Pembangunan, menurut Dr. Gani, Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing, serta pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Oleh karena, di awal kemerdekaan, dasar ekonomi Republik Indonesia tergantung kepada produksi pertanian, maka bidang pertanian kembali digiatkan. Menteri Urusan Bahan Makanan, Kasimo diturunkan rencana produksi 1948-1950 yang dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo juga menyarankan agar dilaksanan transmigrasi.

Pada bulan April 1947, Badan Perancang diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan bahan bagi kebijaksanaan pemerintah guna merencanakan pembangunan ekonomi, serta nasehat-nasehat kepada pemerintah dalam rangka perundingan dengan Belanda.

Semua hasil pemikiran panitia ini belum sempat diwujudkan karena situasi politik dan militer yang tidak stabil. Banking and Trading Corporation (BTC) atau Perseroan Bank dan Perdagangan merupakan usaha perdagangan swasta yang membantu usaha ekonomi pemerintah.