Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Perkembangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia mendapat perhatian dari seorang tokoh ekonomi berkebangsaan Indonesia yang bernama Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan struktur ekonomi dan sistem ekonomi kolonial ke dalam sistem ekonomi nasional.

Sumitro mencoba mempraktekkan pemikiran tersebut pada sektor perdagangan. Sumitro juga berpendapat bahwa pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha. Bantuan dan bimbingan yang diberikan berupa pemberian kredit atau bimbingan konkret (nyata). Bantuan dan bimbingan itu diberikan mengingat bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia pada umumnya tidak mempunyai modal yang cukup.

Program sistem ekonomi dari gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir (September 1950 – April 1951), ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Program ekonomi Sumitro dikenal dengan nama Program Ekonomi Gerakan Benteng atau Program Benteng.

Program Benteng dimulai pada bulan April 1950 dan berlangsung selama tiga tahun
(1950 – 1953). Kurang lebih 700 pengusaha pribumi Indonesia mendapat bantuan kredit dari Program Benteng ini.

Tujuan Program Benteng, antara lain :

- Menumbuhkan dan membina wiraswastawan Indonesia sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi atau Indonesianisasi.

- Mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing.

- Membatasi impor barang-barang tertentu dan memberikan lisensi (surat izin) impor hanya kepada para importir Indonesia.

- Memberi bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para pengusaha Indonesia.

Sasaran utama Program Benteng adalah pembentukan modal yang cukup besar melalui kegiatan transaksi-transaksi impor yang sangat menguntungkan untuk memungkinkan dimulainya usaha mendirikan industri-industri kecil.

Akan tetapi, program ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan para pengusaha pribumi terlalu tergantung pada pemerintah. Bahkan, ada pengusaha yang menyalahgunakan kebijaksanaan pemerintah tersebut dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Penyalahgunaan itu tampak dalam praktek-praktek jual beli fasilitas antara birokrasi (sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan) yang didominasi oleh partai-partai politik yang kebetulan sedang berkuasa dan para pendukung mereka yang menjadi klien-klien ekonominya.

Ketika Mr. Iskaq Tjokroadisuryo menjabat sebagai Menteri Perekonomian di bawah Kabinet Ali, ia melanjutkan upaya-upaya untuk mengangkat peran para pengusaha pribumi. Mr. Iskaq lebih mengutamakan kebijaksanaan Indonesianisasi, yaitu mendorong timbul dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Langkah-langkah yang diambil Mr. Iskaq Tjokroadisuryo, antara lain :

- Mewajibkan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia

- Memberikan latihan-latihan dan bertanggung jawab kepada tenaga-tenaga Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.

- Mendirikan perusahaan negara.

- Menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional.

- Memberikan perlindungan kepada pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing.