Gerakan 30 September (G-30-S)/PKI

Dalam doktrin komunis telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap partai komunis di mana pun ia berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainnya. Hal ini ditempuh dalam rangka menegakkan “diktator proletariat” atau “diktator kaum buruh”. 

Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan seperti yang berlangsung di berbagai negara lain, tidak terkecuali di Indonesia.

Pada saat usia Republik Indonesia masih muda, tepatnya tahun 1948, PKI (Partai Komunis Indonesia) pernah mencoba untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia yang sah. Gerakan PKI itu dikenal dengan nama Pemberontakan PKI Madiun.

Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas berkat kerja sama ABRI dan rakyat yang setia pada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah itu, PKI bergerak di bawah tanah. Kemudian PKI muncul kembali pada tahun 1950 dalam kehidupan politik Indonesia dan ikut serta dalam Pemilihan Umum I tahun 1955.

Sejak D.N. Aidit terpilih menjadi Ketua PKI tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak poranda akibat kegagalan pemberontakan tahun 1948. 

Usaha yang dilakukan oleh D.N Aidit berhasil dengan baik, sehingga dalam Pemilihan Umum 1955 PKI berhasil meraih dukungan rakyat dan menjadi salah satu dari empat partai besar Indonesia bersama dengan partai PNI (Partai Nasional Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama).

Berikut Sekilas Tentang Ketiga Partai Besar Tersebut

Partai Nasional Indonesia (PNI)

Pada tanggal 4 Juli 1927 berdiri Perserikatan Nasional Indonesia. Pada tahun 1928, partai ini berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada tanggal 24 Desember 1929, Belanda memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI karena partai tersebut dianggap membahayakan kedudukan Belanda sebab partai tersebut telah menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan.

Pada tanggal 29 Desember 1929, tokoh-tokoh PNI, seperti Ir. Sokarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja berhasil ditangkap ketika berada di Yogyakarta. 

Sidang pengadilan Belanda terhadap keempat tokoh PNI ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Keempat tokoh PNI ini dimasukkan ke dalam penjara Sukamiskin di Bandung berdasarkan hasil pengadilan Belanda tersebut.

Mr. Sartono menggantikan kedudukan Ir. Soekarno sebagai pemimpin PNI. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Setelah dibebaskan, Ir. Soekarno bergabung dengan Partindo.

Masyumi

Pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang mendirikan Masyumi untuk menggantikan MIAI (Madjlisul Islamil A’laa Indonesia). Tujuan mendirikan Masyumi adalah untuk membantu Jepang menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam.

Pada tahun 1958, beberapa anggota Masyumi bergabung dengan pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) terhadap Ir. Soekarno. Akibatnya, pada tahun 1960, Masyumi dilarang berdiri. Para anggota dan pengikut Masyumi kemudian mendirikan Keluarga Bulan Bintang.

Mengenai PRRI lebih lanjut terdapat dalam artikel Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta)

Nahdlatul Ulama (NU)

Partai NU disebut juga Partai Kebangkitan Ulama atau Partai Kebangkitan Cendekiawan Islam. Partai ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926.

Faktor yang melatarbelakangi berdirinya partai NU, yaitu pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam yang murni, yaitu dengan cara melepaskan diri dari sistem bermadzhab (suatu jalan tujuan yang dilalui).

PKI tampak hendak berkuasa melalui parlemen pada zaman Demokrasi Terpimpin. Selain itu, PKI juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan tindakan dengan jalan kekerasan dalam upaya mencapai tujuan, yaitu berkuasa atas wilayah Republik Indonesia.

Untuk itu dibentuk biro khusus yang secara rahasia bertugas mempersiapkan kader-kader (kelompok kepengurusan sebuah organisasi) di berbagai organisasi politik, termasuk dalam tubuh ABRI. PKI juga berusaha untuk memengaruhi presiden Soekarno untuk menyingkirkan dan melenyapkan lawan-lawan politiknya.

Hal ini terlihat dengan dibubarkannya partai Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) oleh presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960. Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) juga dibubarkan pada September 1965 atas tuduhan menerima uang US$ 100 juta dari CIA (Central Intelligence Agency) untuk menggulingkan presiden.

CIA merupakan organisasi yang bertugas mengumpulkan informasi mengenai pemerintah, perusahaan dan individu asing, lalu menganalisis informasi tersebut beserta hasil intelijen dari badan intelijen Amerika Serikat.

Di samping itu, PKI juga berhasil memecah PNI menjadi dua kelompok. Upaya itu ditempuh oleh PKI dengan menyusupkan Ir. Surachman, seorang tokoh PKI ke dalam PNI.

Setelah merasa cukup kuat, PKI menyebarkan fitnah bahwa pimpinan Angkatan Darat (AD) membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta (perebutan kekuasaan secara paksa) terhadap presiden Soekarno pada saat memperingati Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965. PKI juga menyebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal itu adalah agen Nekolim (Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme) dari Amerika Serikat/Inggris.

Tuduhan itu ditolak oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat sebaliknya menuduh PKI akan melakukan perebutan kekuasaan. Dalam rangka mempersiapkan peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober, sejak akhir bulan September puluhan ribu tentara berkumpul di Jakarta. Dengan ini, dugaan-dugaan tentang akan terjadinya kudeta semakin santer.

Gerakan 30 September

Di tengah-tengah kecurigaan dan persaingan politik yang semakin tinggi, sekelompok pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung melakukan aksi bersenjata di Jakarta.

Sebagai pimpinan atas gerakan itu, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden) itu mengambil suatu keputusan dan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk siap dan mulai bergerak untuk mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat.

Mereka dibawa ke Lubang Buaya, yaitu sebuah tempat yang terletak di sebelah selatan pangkalan udara utama Halim Perdana Kusuma dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua, lalu ditimbun dengan sampah dan tanah.

Ketujuh korban dari Angkatan Darat adalah sebagai berikut :

1. Letnan Jenderal Achmad Yani (Menteri/Panglime Angkatan Darat atau Men/Pangad).

2. Mayor Jenderal R. Soeprapto (Deputy II Pangad).

3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo (Deputy III Pangad).

4. Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Pangad).

5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan (Asisten IV Pangad).

6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman/Oditur).

7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution).

Dalam gerakan penculikan itu, Jenderal A.H. Nasution yang sebenarnya juga menjadi sasaran, berhasil menyelamatkan diri, tetapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani menjadi korban kaum pemberontak. Ia gugur karena tertembak peluru. Ajudan beliau, Lettu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban.

Korban lainnya adalah Pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun. Ia gugur saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal Nasution.

Pada waktu meletusnya Gerakan 30 September, di antara daerah-daerah di seluruh Indonesia yang paling gawat keadaannya adalah Jakarta dan Jawa Tengah. Berdirinya Dewan Revolusi di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono diumumkan melalui RRI (Radio Republik Indonesia) pada tanggal 1 Oktober 1965. Mereka telah menculik Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kemudian, dibunuh di Desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta.

Radio Republik Indonesia berdiri tanggal 11 September 1945 dan memiliki slogan “Sekali di udara, tetap di udara”.

Berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan, masyarakat dan Angkatan Darat segera menghubungkan usaha kudeta yang dilakukan Gerakan 30 September dengan PKI. Selama masa Orde Baru, peristiwa ini dikenal sebagai G-30-S/PKI atau Gestapu (Gerakan Semptember Tiga Puluh).

Penumpasan Gerakan 30 September

Berita tentang Gerakan 30 September segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965. Berita itu menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Sementara itu, nasib Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Menteri/Panglima Angkatan Darat belum diketahui.

Pimpinan Angkatan Darat kemudian diambil alih oleh Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), Mayor Jenderal Soeharto. Soeharto kemudian mulai memimpin penumpasan terhadap aksi Gerakan 30 September.

Aksi kelompok Gerakan G-30-S ternyata tidak mendapat dukungan baik dari anggota ABRI lainnya maupun dari masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo berhasil menguasai pemberontakan di Jakarta. Keberhasilan ini kemudian disusul di daerah-daerah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah.