Integrasi Timor Timur Ke Wilayah Indonesia, Hingga Menjadi Provinsi Ke-27

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 27 Agustus 1945, Timor Timur tidak termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pada saat itu Timor Timur masih menjadi daerah jajahan Portugis. Akan tetapi, sejak tahun 1976 sampai pertengahan tahun 1999 Timor Timur secara resmi berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Keadaan Timor Timur Sebelum Berintegrasi

Sejak abad ke-17, Portugis sudah menanamkan kekuasaannya di daerah Timor Timur. Dasar-dasar kekuasaan Portugis di Timor Timur diletakkan oleh Raja Muda Portugis yang berkedudukan di India yang bernama Antonio de Melo de Castro. Ia menunjuk Simao Luis sebagai penguasa Timor Timur tahun 1665.

Kekuasaan Portugis di Timor Timur diperkuat lagi dengan diangkatnya Antonio Cuelho Guerreiro sebagai gubernur pertama (1701) yang berkedudukan di Lifao (daerah Oekussi). Tindakan sewenang-wenang dan eksploitasi yang dilakukan pemerintah kolonial Portugis sering menimbulkan rasa dendam dan sakit hati rakyat Timor Timur.

Rakyat Timor Timur sering melakukan gerakan-gerakan untuk menentang kedudukan bangsa Portugis di Timor Timur yang dipimpin oleh rajanya masing-masing. Akan tetapi, setiap gerakan dan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat selalu mengalami kegagalan karena berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Portugis.

Pada awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1910, pemberontakan berkobar lagi di Manufahe. Pemberontakan ini dipimpin oleh Bonaventure. Ia dibantu oleh seorang temannya yang bernama Domingus de Ornai yang akhirnya tewas dalam pertempuran. Tewasnya Domingus de Ornai menyebabkan semangat pertempuran menurun dan pengikutnya bertambah lemah.

Pada tahun 1959 meletus pemberontakan yang lebih hebat lagi. Kali ini terjadi di Vikeke di bawah pimpinan Yose Duarte. Namun, pemberontakan ini juga dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Portugis. Pada tanggal 25 April 1974, terjadi kudeta militer di Portugal yang dipimpin oleh Jenderal De Spinola. Kudeta militer ini dikenal dengan nama Red Flower’s Revolution atau Revolusi Bunga. Jenderal De Spinola segera memegang tampuk (pangkal) pemerintahan menggantikan presiden Dr. Antonio de Oliviere Salazar.

Revolusi tersebut tidak hanya membawa pengaruh di dalam negeri Portugal, tetapi juga terhadap daerah-daerah koloninya. Jenderal De Spinola berjanji untuk segera memberikan kebebasan menentukan nasib sendri bagi daerah-daerah koloni Portugal, termasuk juga daerah koloni di Timor Timur.

Integrasi Timor Timur Ke Wilayah Indonesia

Janji kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Jenderal Spinola tahun 1974 terhadap rakyat jajahan memberikan harapan kepada rakyat Timor Timur untuk mengadakan berbagai macam perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Partai-partai politik diberikan kebebasan untuk berdiri dan berkembang. Rakyat mendapat kesempatan untuk berpolitik.

Pada awalnya, muncul beberapa partai politik, seperti UDT (Uniao Democratica Timorense atau Uni Demokrasi Timor) yang dipimpin oleh Mario Vegas Carascalao, Apodeti (Associacao Popular Democratica de Timor) dengan pemimpinnya Arnoldodos Reis Araujo (penduduk asli Timor), Partai Sosial Demokrat yang kemudian menjadi Fretilin (Frente Revolucionario de Timor Leste Indefendence atau Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur) yang dipimpin oleh Fransisco Xavier Do Amaral.

Tujuan dan perjuangan dari partai-partai itu berbeda-beda. Partai UDT ingin membentuk Timor Timur sebagai sebuah negara yang merdeka, tetapi harus menjadi bagian dari kekuasaan Portugis. Partai UDT menolak kemerdekaan penuh untuk Timor Timur karena menurut pimpinan partai UDT, Timor Timur belum dapat berdiri sendiri mengingat keadaan ekonomi yang masih lemah dan kemampuan rakyatnya yang masih kurang.

Partai Apodeti menginginkan agar Timor Timur lepas dari Portugis dan bergabung dengan negara Republik Indonesia. Apodeti memberikan alasan bahwa antara Indonesia dan Timor Timur terdapat banyak persamaan, seperti persamaan kebudayaan.

Sedangkan Fretilin tidak setuju terhadap pendapat dan pandangan UDT, serta Apodeti. Partai ini menginginkan agar Timor Timur menjadi sebuah negara merdeka tanpa bersatu dengan Portugis atau bergabung dengan Indonesia. Adanya perbedaan tujuan dan perjuangan dari partai-partai tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan antarpartai. Bahkan, persaingan tersebut telah menjurus ke arah perang saudara.

Dalam setiap pertikaian, Fretilin selalu mengalami kemenangan. Satu per satu kota-kota yang ada di Timor Timur hampir dapat dikuasai oleh mereka. Fretilin melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kemarahan dari partai-partai lainnya, seperti Apodeti, Kota dan Trabalista. Partai-partai ini berusaha membantu UDT untuk melawan Fretilin.

Perluasan pengaruh Fretilin yang berhaluan kiri di Timor Portugis menimbulkan kecemasan Blok Barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia terhadap kemungkinan perluasan kekuatan komunis di Asia Tenggara dan Pasifik. Hal ini mendorong timbulnya dukungan Barat bagi keterlibatan langsung Indonesia di Timor Portugis.

Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur. Proklamasi yang dilakukan oleh Fretilin ditentang oleh partai-partai lainnya. Menanggapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Fretilin, gabungan partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista mencetuskan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 29 November 1975 yang dikenal dengan sebutan Proklamasi Balibo. Isi proklamasi itu menyatakan keinginan rakyat Timor Timur untuk bersatu dan berintegrasi dengan Republik Indonesia.

Setelah PSTT terbentuk, lembaga lain yang terbentuk adalah DPR wilayah Timor Timur. Kedua lembaga tertinggi, eksekutif (PSTT) dan legislatif (DPR) itu, dibentuk untuk melengkapi aparat penyelenggaraan dan penyediaan wadah untuk menampung kehendak rakyat secara objektif.

Pada tanggal 31 Mei 1976 diadakan sidang paripurna DPR Timor Timur yang diikuti oleh 13 kabupaten. Sidang dilaksanakan di Gedung Olah Raga Dili. Acara sidang adalah membicarakan Petisi Integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia.

Pada tanggal 17 Juli 1976 secara resmi Timor Timur berintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pengesahan Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1976. Dengan demikian, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27. Ibu kotanya Dili. Gubernur Timor Timur yang pertama adalah Arnoldo dos Reis Araujo dan wakilnya Fransisco Xavier Lopez da Cruz.

Keadaan Timor Timur Sebagai Provinsi Ke-27

Setelah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, pemerintah Indonesia terus berupaya membenahi dan menata kembali kehidupan masyarakat Timor Timur sebagai provinsi ke-27 agar dapat sejajar dengan masyarakat dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Timor Timur dilakukan di segala bidang kehidupan.

Dalam bidang pertanian, pemerintah membangun saluran-saluran irigasi, membuka lahan pertanian yang baru, mengadakan berbagai penyuluhan kepada para petani tentang cara bertani yang baik dan mendirikan Badan Usaha Unit Desa (BUUD), serta Koperasi Unit Desa (KUD).

Dalam bidang perhubungan, pemerintah membangun jalan dan jembatan, memperbanyak rute angkutan umum, membangun lapangan terbang dan memperbaiki pelabuhan laut di Dili.

Bidang lainnya yang juga mendapat perhatian pemerintah adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, pemerintah membangun beberapa rumah sakit dan puskesmas. Pemerintah juga mendirikan pos pelayanan terpadu di setiap desa/kelurahan.

Di bidang pendidikan, pemerintah membangun berbagai sarana pendidikan, seperti gedung-gedung sekolah lembaga-lembaga penelitian dan pelatihan, serta gedung universitas. Selain bidang-bidang pembangunan di atas, pemerintah juga melaksanakan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Hampir semua indikator menunjukkan pertumbuhan pesat dalam berbagai sektor ekonomi selama periode integrasi (sistem pembauran untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh). Namun di pihak lain, pembangunan politik dalam pengertian perluasan partisipasi masyarakat relatif terabaikan pemerintah kala itu. Konflik antara kelompok pendukung integritas dan kelompok anti integritas berjalan terus, bahkan dengan tindakan kekerasan.

Di samping itu, berakhirnya Perang Dingin yang telah mengubah pandangan internasional terhadap ancaman Blok Komunis, semakin memojokkan posisi Indonesia. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Australia mulai mempertanyakan persoalan integrasi Timor Timur dan menekan Indonesia untuk melakukan referendum (jajak pendapat/proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara)

Dalam perjalanan waktu sesudah daerah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Peristiwa-peristiwa itu antara lain, sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Mei 1977, pasukan Fretilin mengklain bahwa mereka menguasai 80 % wilayah Timor Timur.

- Pada tanggal 28 November 1977, Majelis Umum PBB menolak integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dan menyerukan penentuan nasib sendiri dilaksanakan.

- Pada tanggal 20 November 1978, Majelis Umum PBB menyerukan penarikan pasukan Indonesia dari Timor Timur.

- Pada tanggal 16 Agustus 1985, dalam pidato HUT ke-40 RI, presiden Soeharto membenarkan invasi (aksi militer dari angkatan bersenjata suatu negara untuk memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain) ke Timor Timur sebagai respons terhadap gerakan rakyat Timor Timur yang ingin membebaskan diri dari belenggu kolonialisme.

- Pada tanggal 18 Agustus 1985, Perdana Menteri Australia, Bob Hawke mengakui kedaulatan Indonesia terhadap Timor Timur.

- Pada tanggal 9 Desember 1985, pemerintah Indonesia dan Australia mengumumkan bahwa akan diadakan penambangan minyak di Celah Timor.

- Pada tanggal 5 November 1988, presiden Soeharto mengumumkan delapan dari 13 kabupaten di Timor Timur dibuka bagi orang Indonesia dan asing.

- Pada tanggal 12 November 1991, terjadi penembakan terhadap demonstran di pemakaman Santa Cruz. Pada saat itu massa demonstran sedang memperingati tewasnya Sebastio Gomes, seorang aktivis prokemerdekaan beberapa waktu sebelumnya. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Insiden Santa Cruz.

- Pada tanggal 20 November 1992, Xanana Gusmao ditangkap dengan tuduhan sebagai otak demonstrasi di Santa Cruz.

- Pada tanggal 20 Juli 1993, pemerintah memberi jalan bagi perundingan antara orang Timor Timur yang pro dan anti-integrasi.