Konferensi London Tentang Terusan Suez

Terusan Suez digali oleh Ferdinand de Lesseps, seorang diplomat Perancis pada tahun 1859 – 1869. Terusan Suez menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah. Hal ini berpengaruh penting bagi pelayaran dunia.

Pada tahun 1888, suatu konvensi (hukum tidak tertulis dalam ketatanegaraan) internasional menyetujui bahwa Terusan Suez terbuka bagi semua bangsa dalam keadaan damai dan perang. Pada tanggal 26 Juli 1956, presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser, mengumumkan nasionalisasi Terusan Suez dan menyatakan bahwa hasil pendapatan dari pengawasan Terusan Suez diperuntukkan bagi pembangunan Bendungan Aswan.

Nasionalisasi Terusan Suez berarti pula bahwa terusan tersebut menjadi milik negara. Semua kekayaan dan kewajibannya diserahkan kepada negara. Para pemegang saham dan pendiri akan mendapat ganti rugi dari saham-saham yang dimilikinya. Tindakan Nasser tersebut menimbulkan reaksi keras dari pihak Barat, terutama Inggris dan Perancis.

Atas usul Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Dulles, suatu konferensi yang diikuti oleh dua puluh negara dilangsungkan di London pada tanggal 16 Agustus 1956 (Konferensi London tentang Terusan Suez). Konferensi tersebut bertujuan untuk mempertahankan internasionalisasi Terusan Suez.

Mesir yang juga turut diundang, menolak hadir dalam konferensi tersebut. Uni Soviet yang diikutsertakan dalam konferensi tersebut menyatakan dukungannya terhadap posisi Mesir.

Konferensi berakhir dengan persetujuan yang dicapai oleh 18 anggota dari 10 pesertanya untuk membentuk suatu badan internasional yang menangani Terusan Suez. Suatu komisi lima negara ditunjukuntuk berunding dengan presiden Nasser. Perundingan dengan presiden Nasser mengalami kegagalan karena Mesir tetap menganggap sebagai negara yang berdaulat penuh atas Terusan Suez.

Karena putus asa terhadap sikap Nasser, Inggris dan Perancis berniat menggunakan tekanan militer untuk menguasai Terusan Suez. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, mereka dibujuk oleh Menteri Luar Negeri Dulles untuk mengambil sikap mengalah atau melunak.

Pada tanggal 12 September 1956, Dulles mendapat persetujuan Inggris-Perancis untuk menciptakan Asosiasi Pemakai Terusan. Menurut Dulles, Asosiasi Pemakai Terusan tidak hanya akan membantu kapal-kapal anggota untuk melewati terusan, tetapi juga akan melayani PBB dalam membantu mencari ketentuan pemecahannya.

Hal ini akan menjadi cara menangani pemecahan masalah ekonomi yang serius yang mungkin timbul pada beberapa negara bilamana terusan ini diblokade, dan Dulles akan mempelajari beberapa alternatif yang mungkin dapat mengurangi ketergantungan pada terusan tersebut.

Pada tanggal 1 Oktober, Asosiasi Pemakai Terusan Suez secara resmi didirikan. Meski ada keputusan bersama ini, Inggris dan Perancis (23 September) memutuskan untuk membawa masalah Terusan Suez ini ke Dewan Keamanan PBB.

Menjelang 13 Oktober 1956, Mesir, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat sepakat untuk mengakui suatu perumusan yang disodorkan Sekretaris Jenderal PBB, Dag Hammarskjold yang berisi enam prinsip berikut :

a. Harus ada transit bebas dan terbuka melalui terusan tanpa diskriminasi.

b. Kedaulatan Mesir harus dihormati.

c. Pengoperasian Terusan Suez harus terlepas dari politik setiap negara.

d. Cara menetapkan bea dan tol harus diputuskan oleh persetujuan antara Mesir dan para pemakai.

e. Sebagai pemasukan dari iuran hendaknya disalurkan untuk kepentingan pengembangan.

f. Dalam hal perselisihan, masalah yang tidak dapat dipecahkan antara perusahaan Terusan Suez dan pemerintah Mesir harus diselesaikan melalui arbitrase (proses penyelesaian sengketa yang disepakati antara pihak yang bersengketa disampaikan kepada satu arbiter/orang yang disepakati untuk memberikan keputusan) dengan jangka wewenang yang sesuai dan ketentuan yang memadai untuk pembayaran hutang yang harus dibayar.

Keenam prinsip tersebut dimasukkan ke dalam bagian pertama dari resolusi bersama yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB oleh Perancis dan Inggris. Bagian kedua menghimbau Mesir untuk menerima usul yang dirumuskan oleh ke-18 negara dalam pertemuan di London (mengusulkan suatu dewan internasional untuk mengurus terusan) dan memberikan jaminan yang memadai.

Akan tetapi, baik Rusia maupun Mesir tidak menyetujui resolusi kedua itu. Inggris dan Perancis setuju melakukan pemungutan suara untuk setiap bagian secara terpisah. Bagian pertama diterima secara aklamasi (persetujuan secara lisan dari seluruh peserta rapat terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara) oleh Dewan Keamanan PBB, sedangkan bagian kedua diveto (dibatalkan) oleh delegasi (perwakilan atau utusan yang ditunjuk secara langsung maupun musyawarah) Soviet.

Walaupun keenam prinsip itu mengikat secara resmi, Inggris dan Perancis merasa kecewa karena aparat pemaksa bagi pelaksana resolusi itu tidak ada. Posisi Asosiasi Pemakai Terusan yang menuntut wewenang guna menerima uang tol bagi pemakaian terusan belum jelas, karena Mesir secara resmi tidak mengakui hak dan eksistensinya.

Rasa kecewa Inggris dan Perancis berbaur dengan kejengkelan kepada Menteri Luar Negeri Dulles karena membujuk mereka untuk membuat konsesi (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lainnya) bertingkat kepada Presiden Nasser, yaitu pertama-tama dengan mengusulkan pengendalian internasional terhadap terusan dan kemudian dengan melepaskan dan menafsirkan metode kekerasan.

Tampaknya pemerintah Mesir akan tetap sebagai penentu tunggal tentang bagaimana melaksanakan dan menafsirkan keenam prinsip tersebut. Situasi tersebut tidak bisa diterima oleh Inggris dan Perancis.

Ketegangan di kawasan tersebut memanas ketika pada tanggal 30 Oktober 1956, Israel menyerang ke kawasan Sinai sampai ke Terusan Suez. Serangan ini disusul oleh pihak Inggris dan Perancis yang melakukan serangan-serangannya ke Port Said pada tanggal 6 November 1956. Melihat kenyataan seperti ini, PBB melakukan Sidang Umum untuk membahas masalah-masalah itu. Atas usul Menteri Luar Negeri Kanada, dibentuk pasukan PBB yang bertugas memelihara perdamaian di kawasan garis perbatasan Mesir dan Israel.