Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2019

Integrasi Timor Timur Ke Wilayah Indonesia, Hingga Menjadi Provinsi Ke-27

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 27 Agustus 1945, Timor Timur tidak termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pada saat itu Timor Timur masih menjadi daerah jajahan Portugis. Akan tetapi, sejak tahun 1976 sampai pertengahan tahun 1999 Timor Timur secara resmi berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia. Keadaan Timor Timur Sebelum Berintegrasi Sejak abad ke-17, Portugis sudah menanamkan kekuasaannya di daerah Timor Timur. Dasar-dasar kekuasaan Portugis di Timor Timur diletakkan oleh Raja Muda Portugis yang berkedudukan di India yang bernama Antonio de Melo de Castro. Ia menunjuk Simao Luis sebagai penguasa Timor Timur tahun 1665. Kekuasaan Portugis di Timor Timur diperkuat lagi dengan diangkatnya Antonio Cuelho Guerreiro sebagai gubernur pertama (1701) yang berkedudukan di Lifao (daerah Oekussi). Tindakan sewenang-wenang dan eksploitasi yang dilakukan pemerintah kolonial Portugis sering menimbulkan rasa dendam dan sakit hati rakyat Timor...

Krisis Moneter Dan Reformasi

Gambar
Krisis Moneter Pada pertengahan tahun 1997, pasca Pemilu VI Orde Baru Indonesia dilanda krisis moneter yang cukup hebat. Krisi yang bermula dari kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara tajam tidak hanya menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang ditandai oleh melesunya perekonomian, tapi juga menyebabkan kerusakan dalam institusi-institusi ekonomi penting. Hal ini disusul oleh utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998. Perkiraan pertumbuhan ekonomi nol, hingga di bawah nol persen, laju inflasi di atas dua digit, perubahan status swasembada menjadi pengimpor beras, kelangkaan sembilan bahan pokok dan pembengkakan jumlah pengangguran adalah pertanda ekonomi mengalami kebangkrutan. Badai krisis moneter yang berlarut-larut memancing kelompok kritis masyarakat. Kelompok kritis berpendapat bahwa krisis disebabkan karena kesalahan dalam pengurusan pemerintahan Orde Baru. Ketidakmampuan rezim (serangkaian peraturan formal maupun informa...

Pembangunan Nasional Pada Masa Orde Baru

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia adalah melaksanakan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional yang diupayakan pada masa Orde Baru direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Jangka Pendek. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan k...