Gerakan Darul Islam (DI) /Tentara Islam Indonesia (TII) (Sejarah)

a. Gerakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda Sekarmadji Maridjan (S.M.) Kartosuwiryo telah mempunyai cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Namun, cita-citanya tidak dapat terlaksana karena tidak mendapat dukungan rakyat dan wilayah Jawa Barat menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia.

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Renville tanggal 8 Desember 1947, pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat dan hijrah ke Jawa Tengah. Namun, S.M. Kartosuwiryo yang memimpin pasukan Hisbullah dan Sabilillah tidak ikut serta dalam hijrah tersebut. Bahkan, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Jawa Barat.

Akhirnya, mereka membentuk gerakan Darul Islam (DI) dan seluruh pasukannya dijadikan Tentara Islam Indonesia (TII). Markas besar Kartosuwiryo didirikan di Gunung Cepu. Pada saat itulah muncul keinginannya untuk mewujudkan cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia.

Cita-citanya diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong (Jawa Barat). Negara Islam Indonesia berbentuk Republik atau Jumhuriyah dengan Imam Kartosuwiryo sebagai kepala negaranya.

Kembalinya pasukan TNI (Divisi Siliwangi) dari Yogyakarta merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan dan tercapainya cita-cita S.M. Kartosuwiryo. Oleh karena itu, pasukan TNI dari Divisi Siliwangi yang kembali dari hijrah (long march) harus dihancurkan agar tidak memasuki daerah Jawa Barat. Terjadilah bentrokan antara pasukan DI/TII Kartosuwiryo dengan pasukan TNI yang baru pulang dari hijrah.

Munculnya Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tidak dapat memberi jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat. Rakyat semakin tersiksa akibat munculnya dua kekuatan di Jawa Barat, yaitu kekuatan Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia dan kekuatan pasukan DI/TII yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia.

Tindakan Kartosuwiryo merupakan penyimpangan dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan merupakan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Oleh karena itu, untuk mengatasi gerakan DI/TII Kartosuwiryo, berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah, seperti mengadakan musyawarah dan pengerahan pasukan TNI. Tetapi upaya ini tidak membawa hasil yang positif.

Akhirnya, tahun 1960 dilaksanakan operasi Pagar Betis di Gunung Geber oleh pasukan TNI bersama dengan rakyat. Pasukan Kartosuwiryo semakin terdesak dan bertambah lemah, hingga banyak yang menyerah. Kartosuwiryo sendiri terkurung dan tertangkap di puncak Gunung Geber pada tanggal 4 Juni 1962 dan selanjutnya dijatuhi hukuman mati.

b. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah

Gerakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah yang menjabat sebagai Komandan Laskar Hizbullah di front Tulangan, Sidoarjo dan Mojokerto di Jawa Timur. Daerah operasi dari gerakan DI/TII ini adalah daerah Brebes, Pekalongan dan Tegal.

Pada tanggal 23 Agustus 1949, ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Desa Pangarasan, Tegal. Pasukannya kemudian diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan DI/TII di Jawa Tengah menjalin hubungan dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat.

Pasukan ini bertambah kuat dengan bergabungnya kekuatan-kekuatan pemberontakan seperti berikut :

- Para pemberontak dari Angkatan Umat Islam (AUI) pimpinan Kyai Mohammad Mahfudz Abdurahman (Romo Pusat/Romo Somalangu).

- Para pemberontak dari Batalyon 426 Kudus dan Magelang.

Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah melancarkan beberapa operasi militer yang diberi nama Gerakan Banteng Negara (GBN). Akhirnya, dengan dilancarkannya Operasi Guntur pada tahun 1954 gerombolan dapat dihancurkan.

c. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada awalnya, gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan terjadi karena hasrat Kahar Muzakar yang kuat untuk menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).

Kahar Muzakar juga bercita-cita menjadi pemimpin APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan karena sebelumnya, ia beserta pasukannya adalah pejuang-pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selama perang kemerdekaan, Kahar Muzakar aktif berjuang di pulau Jawa. Setelah perang kemerdekaan berakhir, ia kembali ke Sulawesi Selatan dan berhasil memimpin laskar-laskar rakyat yang selanjutnya bergabung dalam KGSS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan).

Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintah pusat yang menyatakan agar semua anggota dari KGSS dimasukkan ke dalam APRIS. Kahar Muzakar juga mengusulkan pembentukan Brigade Hasanuddin.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan bahwa yang diterima menjadi pasukan APRIS adalah mereka yang memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Permintaan Kahar Muzakar ditolah oleh pemerintah pusat. Namun, untuk menghidari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah pusat bersama dengan pimpinan APRIS mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Corps Tjadangan Nasional. Kahar Muzakar sebagai pemimpinnya dengan pangkat Letnan Kolonel.

Tetapi, kebijakan ini tidak ditanggapi oleh Kahar Muzakar. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan. Pada tahun 1952, ia menyatakan wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo yang bertempat di Jawa Barat.

Penumpasan gerakan Kahar Muzakar mengalami berbagai kesulitan. Namun, berkat kegigihan dari pasukan-pasukan TNI, akhirnya pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh pasukan TNI. Dengan ini, pemberontakan yang dipimpinnya pun berakhir.

d. Gerakan DI/TII di Aceh

Gerakan DI/TII yang terjadi di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh, seorang Gubernur Militer pada masa perang kemerdekaan. Setelah perang kemerdekaan berakhir, negara Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, daerah Aceh yang sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan statusnya menjadi daerah karesidenan (daerah yang terdiri dari beberapa kabupaten dan dikepalai oleh seorang Residen) di bawah provinsi Sumatera Utara.

Daerah-daerah di Indonesia yang pernah menjadi daerah karesidenan, yaitu pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok dan Sulawesi.

Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureuh. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Beureuh mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam NII pimpinan Kartosuwiryo.

Dengan pengaruh yang dimiliki oleh Daud Beureuh, banyak tokoh rakyat Aceh yang membantu gerakan itu. Tetapi, juga terdapat sebagian dari masyarakat Aceh yang tidak menyetujui gerakan yang dilakukan oleh Daud Beureuh.

Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan kekuatan bersenjata. Di samping itu, juga dilakukan upaya penerangan terhadap masyarakat. Pada tanggal 17-28 Desember 1962, diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Musyawarah itu diselenggarakan atas inisiatif Kolonel Jasin, Pangdam I dan tokoh-tokoh pemerintah daerah. Melalui musyawarah itu, akhirnya dicapai penyelesaian secara damai.

e. Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Di daerah Kalimantan Selatan juga muncul pemberontakan di bawah pimpinan Ibnu Hajar. Mereka menamakan diri Kesatuan Rakyat Jang Tertindas (KRJT). Untuk memperkuat KRJT, dimintalah bantuan dari Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo. Pada akhir tahun 1954, Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk Negara Islam. Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima TII untuk Kalimantan.

Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah menempuh upaya damai melalui berbagai musyawarah dan operasi militer. Gerakan perlawanan baru berakhir pada bulan Juli 1963. Ibnu Hajar dan anak buahnya menyerahkan diri secara resmi. Pada bulan Maret 1965, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Hajar.