Gerakan Non Blok (GNB)
Gerakan Non Blok (GNB) merupakan
sebuah organisasi dari yang tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur. Munculnya
Gerakan Non Blok disebabkan munculnya dua kekuatan blok besar pada akhir Perang
Dunia II. Penggagas dari Gerakan Non Blok adalah presiden Soekarno (Indonesia).
Presiden Josef Broz Tito (Yugoslavia). Presiden Gamal Abdel Nasser (Mesir),
perdana menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India) dan perdana menteri Kwame
Nkrumah (Ghana).
Dalam menghadapi pertentangan di
antara kedua kekuatan besar itu, Gerakan Non Blok telah berusaha untuk tidak
mencampuri ataupun melibatkan dii pada salah satu blok. Bahkan, negara-negara
penggagas Gerakan Non Blok berusaha melidungi perdamaian dunia dan juga diikuti
dengan berbagai pertemuan-pertemuan yang kemudian berkembang menjadi suatu
kerangka kerja sama.
Pertentangan dan persaingan kedua
blok dari negara adikuasa itu melahirkan persekutuan-persekutuan militer dari
masing-masing pihak yang mendorong perlombaan senjata atom dan nuklir, serta
peningkatan kekuatan militer. Situasi ini memunculkan Perang Dingin. Pengaruh
situasi Perang Dingin sangat dirasakan oleh negara-negara yang baru merdeka di
Asia, Afrika dan Amerika Latin.
Munculnya Gerakan Non Blok adalah
untuk mencarikan alternatif lain untuk ikut memelihara perdamaian dan keamanan
internasional. Negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok ternyata
memiliki kepentingan yang sama dalam menghadapi masalah-masalah internasional.
Meskipun gerakan ini bertujuan untuk menggabungkan antara dua atau lebih
kelompok karena tujuan yang sama, kenyataannya negara-negara anggotanya tidak
memilih hubungan yang sangat dekat.
Gerakan Non Blok memiliki corak
politik tersendiri. Corak politik yang dijalankan oleh negara-negara anggota
Gerakan Non Blok adalah politik bebas aktif. Apabila setiap negara-negara dari
Gerakan Non Blok menganut politik bebas aktif, maka setiap negara anggota akan
dapat melakukan pendekatan terhadap kedua negara adikuasa tersebut, seperti
negara India dan Indonesia yang melaksanakan politik bebas aktif.
Gerakan Non Blok sempat terpecah
pada saat Uni Soviet menginvasi (melakukan aksi militer dengan memasuki suatu
daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut
atau mengubah pemerintahan yang berkuasa di daerah tersebut) Afganistan pada
tahun 1979. Ketika itu negara-negara sekutu Uni Soviet dengan mayoritas muslim
mendukung invasi sementara anggota gerakan ini.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
dari lima negara yang dilaksanakan di Beograd, Yugoslavia tahun 1961 berhasil
meletakkan prinsip-prinsip dasar dan tujuan pokok Gerakan Non Blok. Para
anggota sepakat untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melaksanakan
prinsip-prinsip dasar yang meliputi :
- Mewujudkan perdamaian dunia
berdasarkan prinsip-prinsip universal tentang kesamaan kedaulatan, hak dan
martabat antara negara-negara di dunia.
- Kemerdekaan nasional,
kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat dan kebebasan setiap negara
untuk melaksanakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan politik.
- Kemerdekaan dan hak untuk
menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah oleh bangsa
lain.
- Menghormati hak asasi manusia
dan kemerdekaan yang fundamental.
- Menentang imperialisme,
kolonialisme, neokolonialisme, perbedaan warna kulit termasuk zionis dalam
segala bentuk, serta menentang segala bentuk ekspansi, dominasi, serta
pemusatan kekuatan.
- Menolak pembagian dunia atas
blok atau persekutuan militer yang saling bertentangan satu sama lainnya,
menarik semua kekuatan militer asing dan mengakhiri pangkalan asing.
- Menghormati batas-batas wilayah
internasional yang sah dan telah diakui serta menghidari campur tangan atas
urusan dalam negeri negara-negara lain.
- Menyelesaikan persengketaan
secara damai.
- Mewujudkan suatu tata ekonomi
dunia baru.
- Memajukan kerja sama
internasional berdasarkan asas persamaan derajat.
Seluruh anggota Gerakan Non Blok
harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut dan menjadikannya pedoman dalam
menjalankan politik luar negeri.
Tujuan dari Gerakan Non Blok,
antara lain sebagai berikut :
- Mendukung perjuangan
dekolonisasi (lepasnya negara-negara jajahan dari tangan negara penjajah) dan
memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme,
rasialisme, apartheid dan zionisme.
Keterangan :
a. Imperialisme adalah paham di
mana sebuah negara memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain,
sehingga negara yang dikendalikan dapat berkembang.
b. Kolonialisme adalah paham di
mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain.
c. Neokolonialisme sama seperti
kolonialisme. Neokolonialisme merupakan bentuk penjajahan baru terhadap
negara-negara yang lemah. Neokolonialisme mengontrol negara jajahannya dari
segi ekonomi, budaya, linguistik dan politik atau militer.
d. Rasialisme adalah paham yang
melakukan penekanan terhadap suatu ras.
e. Apartheid adalah paham yang
melakukan pemisahan terhadap suatu ras, seperti pemisahan kulit putih yang
terjadi di Afrika.
f. Zionisme adalah gerakan
nasional yang mendukung terciptanya tanah air Yahudi.
- Merupakan wadah perjuangan
sosial politik negara-negara yang sedang berkembang.
- Mengurangi ketegangan antara
Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh
Uni Soviet.
- Tidak membenarkan usaha
penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.
Adapun tempat terlaksananya
Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok, antara lain :
- KTT I dilaksanakan di Beograd,
Yugoslavia berlangsung sejak tanggal 1 - 6 September 1961.
- KTT II dilakanakan di Kairo,
Mesir berlangsung sejak tanggal 5 – 10 Oktober 1964.
- KTT III di Lukasa, Zambia
berlangsung sejak tanggal 8 – 10 September 1970.
- KTT IV di Aljier, Aljazair berlangsung
sejak tanggal 5 – 9 September 1973.
- KTT V di Kolombo, Srilangka
berlangsung sejak tanggal 16 – 19 Agustus 1976.
- KTT VI di Havana, Kuba
berlangsung sejak tanggal 3 – 9 September 1979.
- KTT VII di New Delhi, India
berlangsung sejak tanggal 7 – 12 Maret 1983.
- KTT VIII di Harare, Zimbabwe
berlangsung sejak tanggal 1 – 6 September 1986.
- KTT IX di Beograd, Yugoslavia
berlangsung sejak tanggal 4 – 7 September 1989.
- KTT X di Jakarta, Indonesia
berlangsung sejak tanggal 1 – 6 September 1992.
- KTT XI di Cartagena, Kolombia
berlangsung sejak tanggal 18 – 20 Oktober 1995.
- KTT XII di Durban, Afrika
Selatan berlangsung sejak tanggal 2 – 3 September 1998.
- KTT XIII di Kualalumpur,
Malaysia berlangsung sejak tanggal 20 – 25 Februari 2003.
- KTT XIV di Havana, Kuba
berlangsung sejak tanggal 15 – 16 September 2006.
- KTT XV di Sharm el-Sheikh,
Mesir berlangsung sejak tanggal 11 – 16 Juli 2009.
- KTT XVI di Teheran, Iran
berlangsung sejak tanggal 26 – 31 Agustus 2012.
- KTT XVII di Karakas, Venezuela
berlangsung sejak tanggal 17 – 18 September 2016.
Setelah KTT Gerakan Non Blok di Beograd,
maka organisasi Gerakan Non Blok telah beberapa kali melaksanakannya. Setelah
KTT I di Beograd, Yugoslavia, maka dilanjutkan dengan KTT II di Kairo, Mesir
tahun 1964.
Berikut ini nama-nama dari
sekretaris jenderal Gerakan Non Blok :
- Josip Broz Tito dari Yugoslavia
(1961 -1964)
- Gamal Abdel Nasser dari
Republik Arab Bersatu (1964 – 1970)
- Kenneth Kaunda dari Zambia
(1970 – 1973)
- Houari Boumedienne dari
Aljazair (1973 – 1976)
- William Gopallawa dari Sri
Lanka (1976 – 1978)
- Junius Richard Jayewardene dari
Sri Lanka (1978 – 1979)
- Fidel Castro dari Kuba (1979 –
1982)
- N . Sanjiva Reddy dari India
(1982 – 1983)
- Zail Singh dari India (1983 –
1986)
- Robert Mugabe dari Zimbabwe
(1986 – 1989)
- Janez Drnovsek dari Yugoslavia
(1989 – 1990)
- Stipe Mesic dari Yugoslavia
(1990 – 1991)
- Branko Kostic dari Yugoslavia
(1991 – 1992)
- Dobrica Cosic dari Yugoslavia
(1992 – 1992)
- Soeharto dari Indonesia (1992 –
1995)
- Ernesto Samper Pizano dari
Kolombia (1995 – 1998)
- Andres Pastrana Arango dari Kolombia
(1998 – 1998)
- Nelson Mandela dari Afrika
Selatan (1998 – 1999)
- Thabo Mbeki dari Afrika Selatan
(1999 – 2003)
- Datuk Seri Mahathir bin
Mohammad dari Malaysia (2003 – 2003)
- Datuk Seri Abdulah Ahmad Badawi
dari Malaysia (2003 – 2006)
- Fidel Castro dari Kuba (2006 –
2008)
- Raul Castro dari Kuba (2008 -
2009)
- Hosni Mubarak dari Mesir (2009
– 2011)
- Muhammad Mursi dari Mesir (2011
– 2012)
- Mahmoud Ahmadinejad dari Iran
(2012 – 2013)
- Hassan Rouhani dari Iran (2013
– 2016)
- Nicolas Maduro dari Venezuela
(2016 - sekarang)
Kegiatan politik luar negeri
Indonesia dianggap mencapai puncaknya ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT
GNB X tahun 1992. KTT GNB X ini merupakan KTT GNB pertama pasca Perang Dingin
sekaligus mengawali tugas Indonesia sebagai ketua GNB untuk periode 1992 –
1995. KTT GNB X tahun 1992 adalah wujud komitmen para anggota untuk
mempertahankan semangat dan penjiwaan akan eksistensi GNB.
Sebagai ketua GNB, Indonesia
telah berusaha keras mengajak negara-negara anggota GNB lainnya untuk menyusun
suatu strategi global bagi kemajuan kerja sama Selatan-Selatan. Strategi ini
dapat menjadi bagian dari usaha yang lebih spesifik yang dapat dilaksanakan
melalui kerja sama regional, sub-regional dan nasional. Salah satu faktor
penting dalam strategi itu adalah mempertahankan semangat dan penjiwaan bersama
di kalangan anggota GNB tentang eksistensi GNB.
Pesan Jakarta yang dikeluarkan
setelah KTT tersebut adalah bukti lainnya komitmen GNB yang ikut melaksanakan
masalah-masalah dunia dan bukti komitmen Indonesia untuk ikut menciptakan
perdamaian dunia.
Dengan berakhirnya Perang Dingin,
banyak pendapat mengatakan bahwa GNB sudah kehilangan makna dan relevansinya.
Terlepas dari cocok atau tidak nama yang disandangnya, GNB sebagai suatu
gerakan politik masih diperlukan untuk menggalang kerja sama baru dalam suasana
internasional baru.
Pada masa mendatang, GNB akan
berhadapan dengan masalah-masalah yang menyangkut isu-isu utama dalam pergaulan
masyarakat internasional yang sedang berubah. Beberapa isu yang sedang
mengglobal dewasa ini adalah isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup.
Terhadap isu HAM, negara-negara Barat beranggapan bahwa negara-negara
berkembang belum sepenuhnya menerapkan HAM dalam pembangunan ekonomi.
Menyangkut isu lingkungan hidup,
negara-negara berkembang juga menghadapi tekanan dari negara-negara maju.
Negara-negara maju menganggap bahwa negara-negara berkembang telah banyak
melakukan perusakan terhadap alam. Di lain pihak, negara-negara berkembang
menyalahkan negara-negara maju yang lebih dahulu mengeksploitasi sumber daya
alam mereka sendiri.
Dari dua isu utama tersebut,
tampak bahwa GNB akan menghadapi semacam dilema dalam masalah keadilan. Di satu
sisi, negara-negara berkembang yang merupakan anggota GNB menuntut terbentuknya
suatu tata politik dan ekonomi internasional yang lebih demokratis dan adil.
Menurut sebagian besar
negara-negara berkembang, negara-negara maju cenderung mendominasi pengambilan
keputusan dalam lembaga-lembaga internasioanl. Misalnya, dominasi negara-negara
besar dalam Dewan Keamanan PBB seringkali dipandang sebagai hal yang tidak
demokratis. Negara-negara maju dalam Word Trade Organization (WTO) selama ini
dipandang sering merugikan negara-negara berkembang.
Keinginan negara Cina untuk masuk
organisasi tersebut selalu mendapat tantangan dari Amerika Serikat dan
dikaitkan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Amerika Serikat
menganggap bahwa pemerintah Cina melakukan banyak pelanggaran HAM.
Di sisi lain, GNB dihadapkan pada
masalah kurang kuatnya posisi tawar-menawar dengan negara-negara maju. Hal ini berkaitan
dengan timbulnya persepsi di kalangan negara-negara maju bahwa negara-negara
berkembang tidak menghormati HAM. Untuk mengatasi hal ini, GNB perlu
memperbaiki diri, seperti dengan mengusahakan partisipasi rakyat yang sungguh
murni di dalam pengambilan keputusan, baik dalam bidang politik, sosial maupun
ekonomi.

Komentar
Posting Komentar